Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Mediadakwahislami.com—(Serambinews.com) Seratusan ribu Muslim Mindanao di selatan Filipina, dilaporkan ikut dalam aksi konvoi damai pada, Minggu (21/3/2021).

Peserta konvoi perdamaian ini meminta Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperpanjang masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025.

Kantor Berita Turki, Anadolu Agency memberitakan, sekitar 100.000 orang bergabung dengan organisasi organisasi non-pemerintah yang berangkat dari kota Cotabato dengan kendaraan mereka.

Konvoi yang diinisiasi oleh LSM, ormas, dan pekerja kemanusiaan ini sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan perpanjangan pemerintahan transisi.

Peserta konvoi menempuh perjalanan sekitar 13 jam dan berkeliling banyak kota, sebelum kembali ke Cotabato.

Warga dari berbagai kelompok umur yang hadir dalam acara tersebut meneriakkan slogan “Biarkan Pemerintahan Transisi Bangsamoro diperpanjang”.

Gerakan Manajemen Moral, salah satu organisasi non-pemerintah yang menyelenggarakan konvoi, meminta Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk memprioritaskan proposal yang diajukan ke Parlemen dan Senat untuk memperpanjang durasi pemerintahan transisi BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao).

Dalam wawancara dengan Anadolu Agency, Perdana Menteri BARMM Murat Ibrahim menyatakan bahwa sejauh ini, 5 resolusi telah diajukan di parlemen dan 2 di senat untuk memperpanjang masa transisi pemerintahan.

Perdana Menteri menyatakan bahwa Presiden Filipina, Duterte, juga mendukung usulan perpanjangan masa transisi.

Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao

Gencatan senjata yang ditandatangani pada 2012 mengakhiri perang berusia hampir 60 tahun antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan militer Filipina.

MILF berjuang untuk membentuk negara Muslim di Mindanao yang berada di selatan Filipina.

Menyusul proses perjanjian damai, “Undang-Undang Organik Bangsamoro ” diadopsi di Mindanao pada Januari 2019.

Sejak itu, “Pemerintahan Transisi Bangsamoro” secara resmi dibentuk di wilayah tersebut.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menunjuk Haji Murat Ibrahim sebagai kepala Pemerintahan Transisi Bangsamoro.

Pemerintahan transisi ini mengambil alih pemerintahan dari gubernur regional pemerintah federal pada 26 Februari.

Pemerintahan BARMM menuntut agar masa pemerintahan transisi, yang diharapkan selesai pada Juni 2022, diperpanjang selama 3 tahun lagi untuk melucuti senjata anggota MILF dan membangun struktur birokrasi daerah otonom.

Lihat artikel asli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *