Peneliti: Pejabat Negara Ambil Alih Parpol, Demokrasi Mundur di Era Jokowi

Mediadakwahislami.com—(Hidayatullah.com) Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani mengatakan kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Dengan begitu, ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran bagi demokrasi. Karena logikanya pejabat negara semestinya melindungi semua partai di era demokrasi seperti sekarang ini.

“Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. KASUS PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang, demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” kata Mujani di akun pribadi twitternya @saiful_mujani pantauan Hidayatullah.com, Sabtu (06/03/2021).

“Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (mundur). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. Kita mungkin masuk di sini,” lanjutnya.Saiful mengatakan setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB –yang dinilai ilegal oleh DPP Demokrat- maka selanjutnya tergantung negara. “Lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia merasa khawatir bila akhirnya Demokrat tidak bisa ikut pemilu di 2024. “PD AHY, selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?,” bebernya.

Selain itu, Saiful memaparkan kalau Moeldoko tidak seperti SBY, bahkan ia menyebut nama-nama jenderal yang lebih dulu gagal mengurus partai. “Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” ungkapnya.

Akibatnya, kata Saiful 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.

“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi,” jelas Saiful.

Terakhir, menurut Saiful semua terserah Presiden Joko Widodo mau seperti apa, karena semua wewenang ada di presiden. “Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi,” tutup Saiful.

Diketahui, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021).

Lihat artikel asli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *