Paslon PDIP Didiskualifikasi, Tim Advokat Sebut Adanya Diskriminasi

Mediadakwahislami.com—Sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengabulkan gugatan pelanggaran pilkada terhadap paslon nomor urut 3 pada pilkada Kota Bandar Lampung, Rabu (6/1). Gugatan terkait dengan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Mengutip Republika.co.id, Pada Rabu (6/1), Bawaslu Lampung menetapkan keputusan untuk membatalkan paslon yang diusung PDIP, Eva Dwianan-Deddi Amrullah, karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiryah menuturkan, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dari paslon Eva-Deddi terjadi di Kecamatan Sukabumi, dalam perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (suami Eva Dwiana).

Fatikhatul Khoiriyah dalam putusannya menyebutkan, pelanggaran TSM dari paslon Eva-Deddi yakni terjadi di Kecamatan Sukabumi, dalam perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh wali kota Bandar Lampung Herman HN (suami Eva Dwiana).

Kemudian anggota majelis pemeriksa dari Bawaslu lainnya, Tamri Suhaimi, mengatakan, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu. Berdasarkan keterangan dua saksi yang telah disumpah, yakni Meirina dan Indun, majelis berkesimpulan terjadi tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dengan pemberian sembako yang dikemas bantuan Covid-19. “Tindakan itu masuk pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya.

Diantara Pelanggaran lainnya, yakni pemberian uang transportasi untuk kader PKK sebesar Rp 200 ribu kepada 100 orang di setiap kelurahan. Uang tersebut dibagikan aparatur pemerintah kota, yang disimpulkan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pemberian tersebut disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan paslon nomor 03. Bawaslu memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Menanggapi putusan tersebut, M Yunus dari Tim Advokasi Eva-Deddi menyebut adanya diskriminasi dalam putusan majelis pemeriksa Bawaslu tersebut. Menurut dia, melihat kasus pilkada di Lampung Tengah, pertimbangan pihak terkait tidak dijadikan acuan sama sekali. Pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum terakhir menyikapi putusan tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim akan melakukan upaya hukum ke DKPP dan MA.

Sebelumnya diumumkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Eva Dwiana–Dedi Amrullah berhasil memenangkan Pilkada Kota Bandar Lampung dalam Rapat  Pleno Rekapitulasi Suara KPU setempat, Selasa (15/12). Eva–Dedi memperoleh 249.241 suara (57,3 persen).

Sedangkan Paslon nomor urut 2 M Yusuf Kohar – Tulus Purnomo memperoleh 93.290 suara (21,4 persen), dan Paslon nomor urut 1 Rycko Menoza – Johan Sulaiman memperoleh 92.280 suara (21,2 persen). KPU mempersilahkan paslon yang keberatan dengan hasil pleno selama tiga hari ke depan. (Sumber: Republika.co.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *